NEGARA DAN KONSTITUSI

BAB II

PEMBAHASAN

Secara umum negara dan konstitusi merupakan dua lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Bahkan, setelah abad pertengahan yang ditandai dengan ide demokrasi dapat dikatakan; tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Konstitusi merupakan hukum dasar suatu negara. Dasar-dasar penyelenggaraan bernegara didasarkan pada konstitusi sebagai hukum dasar.

Penyelenggaraan bernegara Indonesia juga didasarkan pada suatu konstitusi. Hal ini dapat dicermati dari kalimat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai berikut : ”..... Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negar Indonesia.

Negara yang berlandaskan pada suatu konstitusi dinamakan negara konstitusional (constitutional state). Akan tetapi, untuk dapat dikatakan secara ideal sebagi negara konstitusional maka konstitusi negar tersebut harus memenuhi sifat atau ciri-ciri dari konstitusionalsme (constitutionalism). Jadi, negara tersebut harus pula menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme sendiri merupakan ide, gagasan, atau paham.

Oleh sebab itu, bahasan mengenai negara dan konstitusi pada bab ini aksn dimulai dengan gagasan tentang konstitusionalisme. Secara terperinci pembahasan bagian ini terdiri atas sub bahasan :

1.        Konstitusionalisme

2.        Konstitusi Negara

3.        UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Republik Indonesia

4.        Sistem Ketatanegaraan Indonesia

A.      KONTITUSIONALISME

1.         Gagasan tentang konstitusionalisme

Pada bab sebelumnya telah dipelajari kensop mengenai negara. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (peduduk) wilayah, dan pemerintah. Pemerintah adalah suatu unsur negara. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas-tugas demi terwujudnya tujuan bernegara.

Di negara demokrasi, pemeritah yang baik adalah pemerintah yang menjamin sepenuhnya kepentingan rakyat serta hak-hak dasar rakyat. Di samping itu, pemerintah dalam menjalankankekuasaannya perlu dibatasiagar kekuasaan itu tidak disalahgunakan, tidak sewenang-wenang serta benar-benar untuk kepentingan rakyat. Mengapa kekuasaan perlu dibatasi ? Kekuasaan perlu dibatasi karena kekuasaan itu cenderung untuk disalahgunakan. Ingat hukum besi kekuasaan dari Lord Acton yang mengatakan ”power tends to corrupt, absoulute power corrupts absolutely”.

Upaya mewujudkan pemerintahan yang menjamin hak dasar rakyat serta kekuasaan yang terbatas itu dituangkan dalam suatu bernegara yang umumnya disebut konstitusi (hukum dasra atau undang-undang dasar negara). Konstitusi atau undang-undang dasar negara mengatur dan menetapkan kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan pemerintahan negara efektif untuk kepentingan rakyat serta tercegah dari penyalahgunaan kekuasaan. Konstitusi dianggap sebagai jaminan yang paling efektif bahwa kekuasaan pemerintahan tidak akan disalahgunakan dan hak-hak warga negara tidak dilanggar.

Gagasan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi serta hak-hak dasar rakyat dijamin dalam suatu konstitusi negara dinamakan konstitusionalisme. Carl J. Friedrich berpendapat ”Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktifitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, tetapi yang tunduk pada beberapa pembatasan yang dimaksud untuk memberi jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah.pembatasan yang dimaksud termaktub dalam konstitusi”. (Taufiqurohman Syahuri, 2004)

Oleh karena itu, suatu negara demokrasi harus memiliki dan berdasar pada suatu konstitusi, apakah ia bersifat naskah (written constitution), atau tidak bersifat naskah (unwritten constitution). Akan tetapi, tidak semua negara yang berdasar pada konstitusi memiliki sifat konstitusionalisme. Didalam gagasan konstitusionalisme, undang-undang dasar sebagai lembaga negara memiliki fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaa satu pihak dan dipihak lainmenjamin hak-hak asasi warga negara (Mirriam Budiardjo, 1977). Jadi dapat disimpulkan, di dalam gagasan konstitusionalisme, isi daripada konstitusi negara bercirikan dua hal pokok, yaitu sebagai berikut :

a.              Konstitusi itu membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa agar tidak bertindak sewenang-wenang terhadap warganya.

b.             Konstitusi itu menjamin hak-hak dasar dan kebebasan warga negara.

Konstitusi atau undang-undang dasar dianggap sebagai perwujudan dan hukum tertinggi yang harus ditaati oleh negara dan pejabat-pejabat negara sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil ”Government by law, not by men” (pemerintah berdasarkan hukum, bukan oleh manusia).

Pada permulaan abad ke-19 dan awal abad ke-20, gagasan mengenai konstitusionalisme, (kekuasaan terbatas dan jaminaan hak warga negara) mendapatkan perumusan secara yuridis. Daniel S. Lev memendang konstitusionalisme sebagai paham ”negara terbatas”. Para ahli hukum Eropa Barat Kontinental seperti Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl memakai istilah Rechsstaat, sedang ahli Anglo Saxon seperti AV Dicey memakai istilah Rule of Law. Di Indonesia, istilah Rechsstaat atau Rule of Law biasa diterjemahkan dengan istilah ”Negara Hukum” (Mahfud MD, 1993).

B.       NEGARA KONSTITUSIONAL

Setiap negara memiliki konstitusi sebagai hukum dasar. Namun tidak setiap negara memiliki undang-undang dasar. Konstitusi Inggris terdiri atas berbagai aturan pokok yang timbul dan baerkembang dalam sejarah bangsa tersebut. Kpnstitusi tersebar dalam berbagai dokumen seperti Magna Charta (1215). Bill of Rights (1689) dan Parlianiment Act (1911). Konstitusi dalam kaitan ini memiliki pengertian yang lebih luas dari undang-undang dasar.

Apakah negara yang mendasarkan diri pada suatu konstitusi layak disebut sebagai negara konstitusional? Negara konstitusional tidak cukup hanya memiliki konstitusi, tetapi negara tersebut juga harus menganut gagasan tentang konstitusionalisme. Konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa konstitusi suatu negara harus mampu memberi batasan kekuasaan pemerintahan serta memberi perlindungan pada hak-hak dasar warga negara. Suatu negara yang memiliki konstitusi tetapi isinya mengabaikan dua hal pokok di atas maka ia bukan negar konstitusional.

Negara konstitusional bukan sekedar konsp formal, tetapi juga memiliki makna normatif. Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi tidak hanya merupakan suatu dokumen yang menggambarkan pembagian dan tugas-tugas kekuasaa tetapi juga menentukan dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Sementara itu lain pihak konstitusi juga berisi jaminan akan hak-hak asasi dan ak dasar warga negara. Negara yng menganut gagasan konstitusionalisme inilah yang disebut negara konstitusional (Constitutional State).

Adnan Buyung Nasution (1995) menyatakan negara konstitusional adalah negara yang mengakui dan menjamin hak-hak warga negara serta membatasi dan mengatur kekuasaanya secara hukum. Jaminan dan pembatasan yang dimaksud harus tertuang dalam konstitusi. Jadi, negara konstitusional bukanlah semata-mata negara yng telah memiliki konatitusi. Perlu dipertanyakan lagi apakah konstitusi negara berisi pembatasan atas kekuasaan dan jaminan akan hak-hak dasar warga negara.

C.      KONSTITUSI  NEGARA

1.    Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis ”constituer” yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi dimaksudkan untuk pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Konstitusi bisa berarti pula peraturan dasar (awal) mengenai pembentukan negara. Istilah konstitusi bisa dipersamakan dengan hukum dasar atau undang-undang dasar. Kata konstitusi dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut: (1) segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan; (2) undang-undang suatu negara.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita menerjemahkan kata Inggris constitution (konstitusi) dengan undang-undang dasar. Istilah undang-undang dasar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Belanda ”Grondwet”. Dalam bahasa Indonesia, wet diterjemahkan sebagai undang-undang, dan grond berarti tanah. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah constitution yang artinya konstitusi. Pengertian konstitusi dalam praktik dapat berarti lebih luas dari pengertian undang-undang dasar, tetapi ada juga yang menyamakan dengan pengertian undang-undang dasar.

Konstitusi juga dapat diartikan sebagai hukum dasar. Para pendiri negara kita (the founding fathers) menggunakan istilah hukum dasar. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan : “Undang-undang Dasar suatu negara ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di samping Undang-undang Dasar tersebut berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis”. Hukum dasar tidak tertulis disebut Konvensi.

Dalam naskah rancangan undang-undang dasar negara Indonesia  yang dihasilkan oleh BPUPKI, sebelumnya juga digunakan istilah hukum dasar. Barulah telah disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 duubah dengan istilah undang-undang dasar.

Terdapat beberapa definisi konstitusi dari para ahli yaitu

a.              Herman Heller, membagi pengertian konstitusi menjadi tiga :

                                                i.          Konstitusi dalam pengertian politik sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.

                                              ii.          Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yang hidup dalam masyarakat yang selamanya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Konstitusi dalam hal ini sudah mengandung pengertian yuridis.

                                            iii.          Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Menurutnya pengertian konstitusi lebih luas dari undang-undang dasar

b.             K. C. Wheare mengartikan konstitusi sebagai “keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintahkan dalam pemerintahan suatu negara”.

c.              Prof. Prayudi Atmosudirdjo merumuskan konstitusi sebagai berikut.

1)        Konstitusi suatu negara adalah hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa yang bersangkutan.

2)        Konstitusi suatu negara adalah rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa Indonesia.

3)        Konstitusi adalah cermin dari jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa.

Konstitusi dapat diartikan secara luas dan sempit, sebagai berikut.

a.              Konstitusi (hukum dasar) dalam arti luas meliputi hukum dasar tertulis dan tidak tertulis.

b.             Konstitusi (hukum dasar) dalam arti sempit adalah hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar. Dalam pengertian ini undang-undang dasar merupakan konstitusi atau hukum dasar yang tertulis.

Di Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, undang-undang dasar mempunyai fungsi khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat semena-mena. Hak-hak warga negara akan lebih dilindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Pada prinsipnya, tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintahkan dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.

2.         Kedudukan Konstitusi

Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu, konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, serta memberikan arahan kepada generesi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin.

Konstitusi secara umum berisi hal-hal yang mendasar dari suatu negara. Hal-hal mendasar itu adalah aturan-aturan atau norma-norma dasar yang dipakai sebagai pedoman pokok bernegara.

Meskipun konstitusi yang ada di dunia ini berbeda-beda baik dalam hal tujuan, bentuk, dan isinya, tetapi umumnya mereka mempunyai kedudukan formal yang sama, yaitu sebagai (a) hukum dasar, dan (b) hukum tertinggi.

a.              Konstitusi sebagai Hukum Dasar

Konstitusi berkedudukan sebagai Hukum Dasar karena ia berisi aturan dan ketentuan tentang hal-hal yang mendasar dalam kehidupan suatu negara. Secara khusus konstitusi memuat aturan tentang badan-badan pemerintahan (lembaga-lembaga negara), dan sekaligus memberikan kewenangan kepadanya. Misalnya saja, di dalam konstitusi biasanya akan ditentukan adanya badan legislatif, cakupan kekuasaan badan legislatif tersebut dan prosedur penggunaan kekuasaannya, demikian pula dengan lembaga eksekutif dan yudikatif.

Jadi, konstitusi menjadi (a) dasar adanya dan (b) sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Oleh karena konstitusi juga mengatur kekuasaan badan legislatif (pembuat undang-undang), maka UUD juga merupakan (c) dasar adanya dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada dibawahnya.

b.             Konstitusi sebagai Hukum Tertinggi

Konstitusi lazimnya juga diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam tata hukum negara yang bersangkutan. Hal ini berarti bahwa aturan-aturan yang terdapat dalam konstitusi, secara hierarkis mempunyai kedudukan lebih tinggi (superior) terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itulah aturan-aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak bertentangan dengan undang-undang dasar.

3.         Isi, Tujuan, dan Fungsi Konstitusi Negara

Konstitusi merupakan tonggak awal terbentuknya suatu negara. Konstitusi menjadi dasar utama bagi penyelenggaraan bernegara. Karena itu konstitusi menempati posisi penting, dan strategis dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Prof. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus merupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan.

Hal-hal yang diatur dalam konstitusi negara umunya berisi tentang pembagian kekuasaan negara, hubungan antarlembaga negara, dan hubungan negara dengan warga negara. Aturan-aturan itu masih bersifat umum dan secara garis besar. Aturan-aturan itu selanjutnya dijabarkan lebih lanjut pada aturan perundangan di bawahnya.

Menurut Mirriam Budiarjo dalam bukunya Dasar-Dasar Ilmu Politik, konstitusi atau undang-undang dasar memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

1.             Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam negara federal, yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah  federal dengan pemerintah negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yuridiksi lembaga negara.

2.             Hak-hak asasi manusia

3.             Prosedur pengubahan undang-undang dasar

4.             Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang dasar. Hal ini menghindari terulangnya hal-hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi. Misalnya, Undang-Undang Dasar Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme sebab bila menajdi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hitler.

Apabila kita membaca pasal demi pasal dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 maka kita dapat mengetahui beberapa hal yang menjadi isi daripada konstitusi Republik Indonesia ini. Hal-hal yang diatur dalam UNDANG-UNDANG DASAR 1945 antara lain.

1.             Hal-hal yang sifatnya umum, misalnya tentang kekuasaan dalam negara dan identitas-identitas negara.

2.             Hal yang menyangkut lembaga-lembaga negara, hubungan antarlembaga negara, fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya.

3.             Hal yang menyangkut hubungan antara negara dengan warga negara, yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warganya ataupun hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, termasuk hak asasi manusia.

4.             Konsepsi atau cita negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial, dan pertahanan.

5.             Hal mengenai perubahan undang-undang dasar,

6.             Ketentuan-ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.

Gagasan konstitusionalisme menyatakan bahwa konstitusi di suatu negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tuujuan, yaitu:

a.              Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik;

b.             Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri;

c.              Memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya (ICCE UIN, 2000).

Selain itu, konstitusi negara bertujuan menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi negara memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut (Jimly Asshiddiqie, 2002).

a.              Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara.

b.             Fungsi pemgatur hubungan kekuasaan antarorgan negara.

c.              Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ negara dengan warga negara.

d.             Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.

e.              Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.

f.              Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity), sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center pf ceremony.

g.             Fungsi sebagai sarana pengendalian masyarakat (sosial control), baik dalam arti sempit yaitu bidang politik dan dalam arti luas mencakup bidang sosial ekonomi.

h.             Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform).

D.      UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI NEGARA INDONESIA

Konstitusi negara indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang untuk pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam tata susunan peraturan perundangan negara, UUD 1945 menempati tingkat tertinggi. Menurut jenjang norma hukum, UUD 1945 adalah kelompok Staatsgrundgesetz atau Aturan Dasar/Pokok Negara yang berada di bawah Pancasila sebagai Grundnorm atau Norma Dasar.

1.         Konstitusi yang Pernah Berlaku di Indonesia

Dalam sejarahnya, sejak proklamasi 17 Agustus 1945 hingga sekarang di Indonesia telah berlaku tiga macam undang-undang dasar dalam empat periode, yaitu sebagai berikut.

a.              Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1945 berlaku UUD 1945. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan, batang tubuh (16 bab), 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan, dan bagian penjelasan.

b.              Periode 27 Desember 1945 – 17 Agustus 1950 berlaku UUD RIS. UUD RIS terdiri atas 6 bab, 197 pasal, dan beberapa bagian.

c.              Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 berlaku UUDS 1950 yang terdiri atas 6 bab, 146 pasal, dan beberapa bagian.

d.             Periode 5 Juli 1959 – sekarang kembali berlaku UUD 1945.

Khusus untuk periode keempat berlaku UUD 1945 dengan pembagian berikut.

a.              UUD 1945 yang belum diamandemen;

b.              UUD 1945 yang sudah diamandemen (tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002).

Amandemen tersebut adalah:

1)             Amandemen ke-1 pada sidang umum MPR, disahkan 19 Oktober 1999;

2)             Amandemen ke-2 pada sidang tahunan MPR, disahkan 18 Agustus 2000;

3)             Amandemen ke-3 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 November 2001;

4)             Amandemen ke-4 pada sidang tahunan MPR, disahkan 10 Agustus 2002.

Undang-undang dasar negara reoublik Indonesia pertama kali ditetapkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang dasar yang ditetapkan oleh PPKI tersebut sebenarnya merupakan hasil karya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) melalui sidang-sidangya dari tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945 dan tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Hasilnya karya BPUPKI berupa Rancangan Pembukaan hukum dasar negara daN Rancangan hukum dasar negara. Rancangan pembukaan dan hukum dasar negara dari BPUPKI itulah yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia setelah mengalami perubahan seperlunya oleh PPKI.

Sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan penting, yaitu sebagai berikut.

a.              Mengesahkan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai UUD Negara Kesatuan Republik indonesia.

b.              Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

c.              Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu Presiden.

Sidang PPKI mengenai pengesahan undang-undang dasar ini berlangsung sangat singkat yaitu kurang lebih dua jam. Namun dengan semangat persatuan dan keinginan untuk segera membentuk konstitusi negara maka penetapan Undang-Undang Dasar 1945 berjalan dengan lancar. Perubahan yang dilakukan hanyalah hal-hal yang kecil saja, bukan masalah yang mendasar. Hal ini karena PPKI sudah mendapatkan naskah rancangan hukum dasar yang dihasilkan oleh BPUPKI.

Beberapa perubahan tersebut antara lain :

1)             Istilah “hukum dasar” diganti menjadi “undang-undang dasar”;

2)             Kata “mukadimah” diganti menjadi “pembukaan”;

3)             “dalam suatu hukum dasar” diubah menjadi “dalam suatu undang-undang dasar”;

4)             Diadakannya ketentuan tentang perubahan undang-undang dasar yang sebelumnya tidak ada;

5)             Rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebagai berikut.

a.              Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri dari 4 alinea.

b.              Pengesahan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

Jadi, apabila waktu itu yang disahkan PPKI adalah UUD negara Indonesia yang terdiri atas dua bagian yaitu pembukaan dan bagian batang tubuh atau pasal-pasalnya.

Adapun bagian penjelasan dilampirkan kemudian dalam satu naskah yang dimuat dalam Berita Republik indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946. Berdasarkan hal itu maka naskah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang dimuat secara resmi dalam Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 tanggal 15 Februari 1946, terdiri atas:

a.              Pembukaan

b.              Batang tubuh, dan

c.              Penjelasan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 hanya berlaku dalam wktu singkat yaitu mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1945 diberlakukan undang-undang dasar baru yang disebut Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) tahun 1949. Hal ini terjadi karena bentuk negara Indonesia berubah dari bentuk kesatuan ke bentuk serikat atau federal.

Konstitusi kedua yang berlaku di Indonesia adalah Konstitusi Republik indonesia Serikat disingkat KRIS atau UUDRIS. Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) atau UUDRIS berlaku di Republik indonesia Serikat (RIS). Jadi, dengan berubahnya benytuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) maka konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) menjadi undang-undang dasarnya. Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 18 Agustus 1945 tetap berlaku tetapi hanya di salah satu negara bagian RIS yaitu negara Republik Indonesia (RI) yang beribukota di Yogyakarta.

Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) atau UUDRIS 1949 berlaku tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada tanggal 17 Agustus 1950, bangsa Indonesia kembali ke bentuk negara kesatuan. Dengan demikian UUD RIS 1949 tidak diberlakukan lagi. Periode berlakunya UUD RIS 1949 dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, oleh Moh. Yamin disebut Konstitusi II.

Konstitusi RIS atau UUDRIS 1949 antara lain:

a.              Mukadimah yang terdiri atas 4 alinea.

b.              Bagian batang tubuh yang terdiri dari 6 bab, 197 pasal, dan lampiran.

Beberapa ketentuan pokok dalam UUDRIS 1949 antara lain:

a.              Bentuk negara adalah serikat, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik.

b.             Sistem pemerintahan adalah parlementer. Dalam sistem pemerintahan ini, kepala pemerintahan dijabat oleh seorang perdana menteri. Perdana Menteri RIS saat itu adalah Moh. Hatta.

Konstitusi yang berlaku sesudah UUD RIS adalah Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dimaksudkan sebagai pengganti dari UUD RIS 1949 setelah Indonesia kembali ke bentuk Negara kesatuan. Perubahan UUD RIS menjadi UUDS 1950 dituangkan dalam Undang-Undang Federal No. 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Undang-undang dasar ini dinamakan sementara karena sifatnya memang untuk sementara saja. Dalam ketentuan undang-undang dasar ini disebutkan adanya lembaga pembuat undang-undang dasar yang dinamakan konstituante. Konstituante inilah yang akan menyusun undang-undang dasar yang bersifat tetap.

UUDS 1950 terdiri atas :

a.              Mukadimah yang terdiri dari 4 alinea.

b.             Batang tubuh yang terdiri atas 6 bab dan 146 pasal.

Isi pokok yang diatur dalam UUDS 1950 antara lain:

a.              Bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

b.             Sistem pemerintahan adalah parlementer menurut UUDS 1950.

c.              Adanya badan konstituante yang akan menyusun undang-undang dasar tetap sebagai pengganti dari UUDS 1950.

UUDS 1950 berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dalam sejarahnya lembaga konstituante yang diberi tugas menyusun undang-undang dasar baru pengganti UUDS 1950 tidak  berhasil menyelesaikan tugasnya. Situasi ini kemudian memicu munculnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya sebagai berikut:

1.             Menetapkan pembubaran konstituante

2.             Menetapkan berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya lgi UUDS 1950

3.             Pembentukan MPRS dan DPAS

Dengan ketetapan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut maka sejak 5 Juli 1959 UUDS dinyatakan tidak berlaku lagi. Sejak saat itu berlaku kembali UUD Negara Republik Indonesia 18 Agustus 1945 yang dalam Dekrit Presiden disebut UUD 1945.

Dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, diberlakukan kembali UUD Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 yang selanjutnya dikenal dengan nama UUD 1945. Isi UUD 1945 berdasarkan Dekrit Presiden ini dengan demikian tidak berbeda dengan Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945.

UUD 1945 berlaku dari tanggal 5 Juli 1959 sampai tahun 1999. UUD 1945 ini berlaku pada dua masa pemerintahan yaitu:

a.              Masa pemerintahan Presiden Soekarno dari tanggal 5 Juli 1959 sampai 1966.

b.             Masa pemerintahan Presiden Soeharto dari tahun 1966 sampai 1998.

Dalam dua masa pemerintahan tersebut UUD 1945 tidak diadakan perubahan. Sesudah berakhirnya masa pemerintahan Presiden Soeharto, UUD 1945 mengalami perubahan atau amandemen.

2.         Proses Amandemen UUD 1945

Amandemen (bahasa Inggris: amendment) artinya perubahan. Mengamandemen artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah amandemen sebenarnya merupakan hak, yaitu hak parlemen untuk mengubah atau mengusulkan perubahan rancangan undang-undang. Perkembangan selanjutnya muncul istilah amandemen UUD yang artinya perubahan UUD. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencakup dua pengertian (Taufiqurohman Syahuri, 2004), yaitu

a.              Amandemen konstitusi (constitutional amendment)

b.             Pembaruan konstitusi (constitutional reform)

Dalam hal amandemen konstitusi, perubahan yang dilakukan merupakan addendum atau sisipan dari konstitusi yang asli. Jadi, konstitusi yang asli tetap berlaku. Adapun bagian yang diamandemen merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Jadi antara bagian perubahan dengan konstitusi aslinya masih terkait. Nilai-nilai lama dalam konstitusi asli yang belum pernah berubah masih tetap eksis. Sistem perubahan ini dianut oleh Amerika Serikat dengan istilah populernya amandemen.

Dalam hal pembaruan konstitusi, perubahan yang dilakukan adalah “baru” secara keseluruhan. Jadi, yang berlaku adalah konstitusi yang baru, yang tidak lagi ada kaintannya dengan konstitusi lama atau asli. Sistem ini dianut oleh Negara seperti Belanda, Jerman, dan Prancis.

Amandemen atas UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbarui konstitusi Negara Indonesia agar sesuai dengan prinsip-prinsip Negara demokrasi. Dengan adanya amandemen terhadap UUD 1945 maka konstitusi kita diharapkan semakin baik dan lengkap menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dan kehidupan kenegaraan yang demokratis.

Mengapa UUD 1945 perlu diamandemen atau diubah? Secara filosofis, konstitusi suatu Negara dalam jangka waktu tertentu harus diubah. Hal ini disebabkan perubahan kehidupan manusia, baik perubahan internal masyarakat yang bersangkutan, seperti pemikiran, kebutuhan hidup, kemampuan diri maupun kehidupan eksternal (luar) masyarakat, seperti lingkungan hidup yang berubah dan hubungan dengan masyarakat lain. Konstitusi sebagai landasan kehidupan bernegara harus senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Suatu konstitusi yang tetap akan ketinggalan zaman dan tidak mampu lagi berfungsi sebagai pedoman bernegara.

UUD 1945 sebagai konstitusi atau hukum dasar Negara Republik Indonesia juga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan. Untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap UUD 1945 yang sejak merdeka sampai masa pemerintahan Presiden Soeharto belum pernah dilakukan perubahan.

Tentang perubahan undang-undang dasar dinyatakan pada Pasal 37 UUD 1945 sebagai berikut:

(1)          Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(2)          Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

(3)          Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(4)          Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

(5)          Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 dilakukan pertama kali oleh MPR pada Sidang Umum MPR tahun 1999 dan mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen atas UUD 1945 dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali. Dengan demikian UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan yaitu sebagai berikut:

a.             Amandemen Pertama Terjadi Pada Sidang Umum MPR Tahun 1999, Disahkan 19 Oktober 1999.

MPR dalam sidang umum tahun 1999 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Pertama. Perubahan pertama atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 19 oktober 1999. Perubahan UUD 1945 tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya putusan yaitu 19 oktober  1999.

Pada perubahan pertama ini MPR RI mengubah Pasal 5 ayat (1), pasal 7, Pasal 9, pasal 13 ayat (2), pasal 14, pasal 15, pasal 17 ayat (2) dan (3), pasal 20, dan pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi pada perubahan pertama yang diamandemen sebanyak 9 pasal.

 

b.         Amandemen Kedua Terjadi Pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 18 Agustus 2000.

MPR dalam sidang tahunan tahun 2000 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Kedua. Perubahan kedua atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis dan ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000.

Pada perubahan kedua MPR RI mengubah dan/atau menambah pasal 18, pasal 18A, pasal 18B, pasal 19, pasal 20 ayat (5), pasal 20A, pasal 22A, pasal 22B, Bab IXA, pasal 25E, Bab X, pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), pasal 27 ayat (3), Bab XA, pasal 28A, pasal 28B, pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, Bab XII, pasal 30, Bab XV, pasal 36A, pasal 36B, dan pasal 36C, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Jadi, pada perubahan kedua yang diamandemen sebanyak 25 pasal.

c.         Amandemen Ketiga Terjadi Pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 November 2001.  

MPR dalam sidang tahunan tahun 2001 mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan Perubahan Ketiga. Perubahan ketiga atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis dan ditetapkan berlaku pada tanggal 9 november 2001.

Pada perubahan ketiga, MPR RI mengubah dan/atau menambah pasal 1 ayat (2), dan (3), pasal 3 ayat (1), (3), dan (4), pasal 6 ayat (1), dan (2), pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), pasal 7A, pasal 7B, ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), pasal 7C, pasal 8 ayat (1) dan (2), pasal 11 ayat (2) dan (3), pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, pasal 22C ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), pasal 23 ayat (1), (2), dan (3), pasal 23A, pasal 23G ayat (1), dan (2), pasal 24 ayat (1), dan (2), pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 24C, ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

d.          Amandemen Keempat Terjadi Pada Sidang Tahunan MPR, Disahkan 10 Agustus 2002

MPR dalam sidang tahunan tahun 2002 kembali mengeluarkan putusan mengenai UUD 1945 dengan perubahan yang kemudian dikenal dengan perubahan perubahan keempat. Perubahan keempat atas UUD 1945 tersebut diambil dalam suatu putusan majelis pada tanggal 10 Agustus 2002.

Pada perubahan keempat MPR RI mengubah dan/atau menambah pasal 2 ayat (1), pasal 6A ayat (4), pasal 8 ayat (3), pasal 11 ayat (1), pasal 16, pasal 23B, pasal 23D, pasal 24 ayat (3), Bab XIII, pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), pasal 32 ayat (1) dan (2), Bab XIV, pasal 33 ayat (4) dan (5), pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III, Aturan Tambahan pasal I dan II, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jadi, pada perubahan keempat ini yang diamandemen sebanyak 13 pasal serta 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

Amandemen atas UUD 1945 tersebut tidak mengakibatkan konstitusi yang asli atau UUD 1945 yang asli tidak berlaku lagi. Sistem perubahan UUD 1945 adalah dengan addendum yaitu menyisipkan bagian perubahan ke dalam naskah UUD 1945. Sistem perubahan ini meniru model amandemen di Amerika Serikat.

Dengan cara amandemen ini, UUD 1945 yang asli masih tetap berlaku, hanya beberapa ketentuan yang sudah diganti dianggap tidak berlaku lagi. Yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang baru. Naskah perubahan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, naskah UUD 1945 kita terdiri atas:

1.         Naskah Asli UUD 1945

2.         Naskah Perubahan Pertama UUD 1945

3.         Naskah Perubahan Kedua UUD 1945

4.         Naskah Perubahan Ketiga UUD 1945

5.         Naskah Perubahan Keempat UUD 1945.

Naskah UUD 1945 dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat tersebut tertuang dalam Putusan MPR tentang UUD 1945 dan perubahannya. Putusan MPR tersebut tidak menggunakan nomor putusan majelis. Hal ini berbeda dengan jenis putusan majelis lainnya, yaitu ketetapan majelis dan keputusan majelis yang menggunakan nomor putusan majelis.

Dengan amandemen tersebut maka konstitusi Negara Indonesia UUD 1945 menjadi lebih lengkap dan bertambah jumlah pasal-pasalnya. Jumlah keseluruhan pasal yang diubah dari perubahan pertama sampai keempat ada 73 pasal. Namun jumlah nomor pasal tetap yaitu 37 tidak termasuk Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. Perubahan dilakukan dengan cara menambahkan huruf (A, B, C dan seterusnya) setelah nomor pasal (angkanya). Misalnya pasal 28, kemudian pasal 28A, pasal 28B, dan seterusnya.  

3.        Isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 sekarang ini hanya terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pembukaan dan bagian pasal-pasal. Hal ini didasarkan atas pasal II Aturan Tambahan Naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-pasal”.

Bagian pembukaan pada umumnya berisi pernyataan luhur dan cita-cita dari bangsa yang bersangkutan. Namun tidak semua konstitusi Negara memiliki bagian pembukaan ini. Konstitusi Malaysia, Singapura, dan Australia tidak memiliki bagian pembukaan. Contoh konstitusi Negara yang memiliki bagian pembukaan adalah konstitusi Jepang, India, dan Amerika Serikat.

Pembukaan UUD 1945 merupakan bagian yang penting dalam konstitusi Negara Indonesia. Pembukaan UUD 1945 berisi 4 alinea sebagai pernyataan luhur bangsa Indonesia. Selain berisi pernyataan kemerdekaan, ia juga berisi cita-cita dan keinginan bangsa Indonesia dalam bernegara yaitu mencapai masyarakat yang merde, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tiap-tiap alinea pembukaan UUD 1945 memiliki makna dan cita-cita tersendiri sebagai satu kesatuan.

Alinea pertama berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Alinea pertama berisi pernyataan objektif adanya penjajahan terhadap indonesia. Selanjutnya mengandung pernyataan subjektif bangsa Indonesia bahwa penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Aline kedua berbunyi “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”. Alinea ini berisi pernyataan bahwa perjuangan yang dilakukan bangsa Indonesia selama ini telah mampu menghasilkan kemerdekaan. Akan tetapi, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir perjuangan. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.

Alinea ketiga berbunyi “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”. Alinea ini mengandung makna adanya motivasi spiritual bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia diyakini bukan hanya hasil perjuangan dan keinginan luhur bangsa tetapi juga atas berkat rahmat Allah Yang Maha Esa.

Alinea keempat sebagai berikut; Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruuh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara    

 

Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat berisikan langkah-langkah sebagai kelanjutan dalam bernegara, bentuk negara, sistem pemerintahan negara, konstitusi negara, dan dasar negara.

            Sekedar untuk perbandingan berikut ini bagian pembuka dari konstitusi India dan Amerika Serikat.

Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran ini merupakan pancaran dari Pancasila. Pokok-pokok pikiran itu adalah :

a)      Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Dalam pokok pikiran ini diterima paham negara persatuan.

b)      Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

c)      Negara berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas asas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.

d)     Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradap.

Adapun bagian pasal-pasal dari UUD 1945 berisi pokok-pokok dari isi konstitusi. Setelah dilakukan amandemen sebanyak 4 kali maka jumlah pasal menjadi 73 pasal ditmbah 3 pasal aturan peralihan dan 2 pasal aturan tambahan.

Secara garis besar isi dari bagian pasal-pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut :

1)            Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan (Pasal 1).

2)            Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 sampai pasal 4).

3)            Bab III tentang Kekuasaan Kekuasaan Pemerintahan Negara (Pasal 4 sampai 16 (Bab IV tentang DPA dihapus)).

4)            Bab V tentang Kementerian Negara (Pasal 17)

5)            Bab VI tentang Pemerintahan Daerah (pasal 18-18B)

6)            Bab VII tentang dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 sampai 22 B)

7)            Bab VII A tentang dewan Perwakilan Daerah (pasal 22C sampai 22D)

8)            Bab VIIB tentang Pemilihan Umum (Pasal 22E)

9)            Bab VIII tentang Hak Keuangan (Pasal 23 sampai 23D)

10)        Bab VIIIA tentang Badang Pemeriksaan Keuangan (Pasal 23E sampai 23G)

11)        Bab IX tentang Kekuasan Kehakiman (Pasal 24 sampai 25)

12)        Bab IXA tentang Wilayah Negara (Pasal 25A)

13)        Bab X tentang Warga negara dan Penduduk (Pasal 26 sampai 28)

14)        Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Kewajiban dasar Manusia (Pasal 28A sampai 28J)

15)        Bab XI tentang Agama (Pasal 29)

16)        Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan Negara (Pasal 30)

17)        Bab XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 sampai 32)

18)        Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 sampai 34)

19)        Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Pasal 35 sampai 36C)

20)        Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar (Pasal 37 )

D.           SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Sistem Ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 adalah sebagai berikut :

a.         Bentuk negara adalah kesatuan

b.        Bentuk pemerintahan adalah republik

c.         Sistem pemerintahan adalah presidensiil.

d.        Sistem politik adalah demokrasi atau kedaulatan rakyat

1.      Bentuk Negara Kesatuan

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesian adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”.

Secara teori, ada dua klasifikasi bentuk negara yaitu bentuk negara serikat atau federan dan bentuk negara kesatuan. Negara federal adalah negara yang bersusun jamak, artinya negara yang didalamnya masih terdapat negara yang disebut negara bagian. Jadi , terdapat dua susunan negara, yaitu negara serikat/federal dan negara bagian. Terdapat dua pemerintahan, yaitu pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Kekuasan dalam negara federal ada dua yaitu kekuasaan pemerintahan federal dan kekuasaan pemerintah negara bagian. Keduannya sederajat satu sama lain.

Negara kesatuan adalah negara yang bersusunan tunggal. Suatu bentuk negara yang terdiri atas negara-negara bagian atau negara yang didalamnya tidak terdiri atas negara-negara bagian atau negara yang didalamnya tidak terdapat daerah yang bersifat negara. Di dalam negara kesatuan, kekuasaan mengatur seluruh daerahnya ada ditangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tingkat tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu yang terjadi didalam negara.

Maka didalam negara kesatuan hanya terdapat seorang kepala negara, satu Undang Undang Dasar Negara yang berlaku untuk seluruh warga negaranya, satu kepala pemerintahan, dan satu perlemen (badan pemerintahan rakyat). Pemerintah dalam negara kesatuan memiliki kekuasaan untuk mengatur seluruh urusan pemerintahan dalam negeri tersebut.

Dalam praktiknya, kekuasaan untukmengatur segala urusan pemerintahan negara tersebut dapat dijalankan melalui dua cara yaitu dengan asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Kata “sentralisasi” berasal dari kata Centrum yang artinya pusat atau memusat. Negara kesatuan dengan asas sentralisasi artinya kekuasaan pemerintahan itu dipusatkan, yaitu pada pemerintah pusat. Pemerintah pusatlah yang mengatur dan mengurus segala urusan pemerintahan di seluruh wilayah negar itu. Kata “Desentralisasi” dari kata De dan Centrum, de artinya lepas atau melepas. Decentrum artinya melepas atau menjauh dari pusat. Dengan demikian, dalam Negara Kesatuan dengan asas desentralisasi, terdapat kekuasaan yang melepas dan menjauh dari kekuasaan yang ada di pusat. Kekuasaan itu nantinya di daerah.

Negara kesatuan denga asas desentralisasi menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah-daerah yang ada di wilayah negara tersebut. Daerah tersebut menjadi otonom, dalam arti memiliki kekuasaan dan wewenang sendiri untuk mengelola penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini didasarkan pada pasal 18 UUD 1945. Ketentuan dalam Pasal 18 UUD 1945 Perubahan Kedua berbunyi sebagai berikut :

1)      Negara Kesatuan repiblik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.

2)      Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3)      Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4)      Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepa pemerintah daerak provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

5)      Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentuka sebagai urisan Pemerintah Pusat.

6)      Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan.

7)      Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2.      Bentuk Pemerintahan Republik

UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik bukan monarki atau kerajaan, dasar penetapan ini dituangkan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik ”. Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa “kesatuan” adalah bentuk negara, sedang “republik” adalah bentuk pemerintahan.

Secara teoritis ada dua klasifikasi bentuk pemerintahan di era modern. Yaitu republik dan monarki atau kerajaan. Klasifikasi ini mengikuti ajaran Nicollo Machiavelli (1469-1527). Pembedaan ini didasarkan pada segi cara penunjukan atau pengangkatan kepala negara melalui pewarisan secara turun temurun.

Bentuk negara Indonesuia pernah mengalami perubahan, yaitu dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal ini terjadi antara Desember 1949 sampai dengan Agustus 1950. Adapun untuk bentuk pemerintahan, indonesia belum pernah berubah menjadi negara kerajaan atau monarki. Sekarang ini bangsa indonesia telah sepakat bahwa perihal bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik tidak akan ada perubahan. Hal ini ditunjukkan pada pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 Perubahan Keempat yang menyatakan “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.”

3.      Sistem Pemerintahan Presidensil

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, Indonesia menganut sistem pemerintahan prsidensiil. Secara teoretis, sistem pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil.

Klasifikasi sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekutif  sebagai pelaksana kekuasan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Sistem pemerintahan disebut presidensiil apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung badan legislatif.

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut:

1)      Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.

2)      Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemilihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.

3)      Pemerintah atau kabinet terdiri atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksanakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.

4)      Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.

5)      Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala negara adalah presiden dalam bentuk pemerintahan republik atau raja/sultan dalam bentuk pemerintahan monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan keutuhan negara.

6)      Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet, kepala negara dapat membubarkan parlemen. Dengan demikian, presiden atau raja atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentuk parlemen baru.

Dalam sistem pemerintahan presidensiil, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut

1)      Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau oleh suatu dewan atau majelis.

2)      Kabinet (dewan, menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen/legislatif.

3)      Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Hal ini karena presiden tidak dipilih oleh parlemen.

4)      Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem parlementer.

5)      Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan. Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.

6)      Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen.

Berdasarkan uraian di atas, maka sistem pemerintahan berkaitan dengan keberadaan lebaga eksekutif dan legislatif serta hubungan antara keduanya. Gambaran akan sistem pemerintahan di Indonesia dinyatakan dalam pasal-pasal sebagai berikut :

1.      Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang dasar. (Pasal 4 ayat 1)

2.      Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5 ayat 1)

3.      Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya (Pasal 5 ayat 2)

4.      Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat 1)

5.      Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C)

6.      Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (Pasal 10)

7.      Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11 ayat 1)

8.      Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. (pasal 12)

9.      Presiden mengangkat duta dan konsul. (pasal 13)

10.  Presiden memberi grasi, rehabilitasi, amnesti, dan abolisi. (Pasal 14)

11.  Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. (Pasal 15)

12.  Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. (Pasal 17 ayat (1) dan (2))

13.  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum. (Pasal 19 ayat (1))

14.  Dewan perwakilan rakyat memgang kekuasaan membentuk Undang-undang. (Pasal 20A ayat (1))

15.  Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. (Pasal 20A ayat (1))

Dan ketentuan pasal-pasal UUD 1945 serta dihubungkan dengan ciri-ciri sistem pemerintahan yang ada maka sistem pemerintahan di Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensiil. Hal ini karena ciri-ciri dari sistem presidensiil tampak dalam ketentuan pasal-pasal UUD 1945.

Secara teoritis, sistem pemerintahan presidensiil memiliki  kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dari sistem pemerintahan presidensiil adalah sebagai berikut :

1.      Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

2.      Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Indonesia lima tahun.

3.      Penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatan.

4.      Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri

Kelemahan sistem pemerintahan presidensil adalah sebagai berikut:

1.      Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2.      Sistem pertanggung jawabannya kurang jelas.

3.      Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan memakan waktu yang lama.

Kelemahan utama dari sistem pemerintahan presidensil adalah kecenderungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak. Untuk meminimalkan kelemahan itu atau mencegah kekuasaan presiden agar tidak cenderung mutlak  maka diadakan pengawasan atas kekuasaan presiden serta penguatan lembaga DPR sehingga bisa mengimbangi kekuasaan presiden. Demikian pula lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diperkuat keduanya.

Mengenai hal diatas , berikut beberapa contoh dalam ketentuan UUD 1945.

1.      Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atau usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

2.      Presiden dalam mengangkat pejabat negara peerlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan kepala kepolisian.

3.      Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu pertimbangan dan/atau persetujuan lembaga lain seperti DPR, MA, atau MK. Contohnya, pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.

4.      Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak budget (anggaran)

5.      Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki hak judicial review.

Dengan adanya mekanisme tersebut maka antar lembaga negara akan terjadi saling mengendalikan ndan mengimbangi sehingga kekuasaan suatu lembaga negara  tidak berada diatas kekuasaan lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal dengan istilah checks and balances (perimbangan dan pengendalian).

4.      Sistem Politik Demokrasi

Sistem politik yang dianut Negara Indonesia adalah sistem politi demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat.

Secara teoritis, klasifikasi sistem politik di era modern ini terbagi dua yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik otoritarian. Samuel Huntington dalam buku Gelombang Demokrasi Ketiga (2001) membuat pembedaan antara sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Sistem politik nondemokrasi atau otoriter ini mencakup: monarki absolut, rezim militer, kediktatoran, rezim komunis, rezim otoritarian, dan fasis.

Pembagian atas sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter ini didasarkan atas:

1.      Kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan warganya;

2.      Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara.

Sistem politik disebut otoriter apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warganya amat luas, mencukup hampir semua aspek kehidupan warga. Pemerintah turut campur dalam mengendalikan segenap kahidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu tidak terdapatnya pertanggung jawaban pemerintah terhadap rakyatnya atas segala hal yang telah dijalankan. Dalam sistem politik otoriter atau totaliter, pemerintah atau penguasa merasa tidak perlu memberikan petanggung jawaban kepada rakyat dari negara itu.

Adapun sistem politik disebut demokrasi apabila kewenangan pemerintah terhadap kehidupan warga negara amat terbatas. Pemerintah negara tidak turut campur atas semua aspek kehidupan warganya . warga negara dapat mengatur sendiri kehidupannya. Disamping itu, adanya pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyatnya atas apa yang dijalankan.

Lebih jauh dari itu, sistem politik demokrasi bilamana negara menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan bernegara. Sistem politik dikatakan otoriter atau totaliter bilamana negara menganut prinsip-prinsip otoritarian dalam penyelenggaraan bernegara.

Secara normatif sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu pancasila. Oleh karena itu sistem politik demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi, yaitu sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai pancasila secara rinci mengenai sistem politik demokrasi tersaji dalam bab tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi.